Jakarta, STIPANnews - Kabar menggembirakan datang dipenghujung akhir tahun 2022. Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintaha Abdi Negara (STIPAN) secara resmi mendapatkan ijin penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Ijin penyelenggaraan RPL ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, riset dan teknologi. tertulis dalam sertifikat tersebut "Sertifikat diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, riset dan teknologi kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada program Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintaha Abdi Negara dinyatakan layak untuk menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A pada semester Ganjil tahun akademik 2022/2023"

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau Recognition of Prior Learning (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi (jenjang KKNI) yang sesuai.

Ketua STIPAN Dr. Sumarsono, MDM menyampaikan kegembirannya atas ijin penyelenggaraan RPL Ilmu pemerintahan STIPAN tersebut. "Kita sangat menyambut gembira karena merupakan pengakuan pemerintah terutama Dirjen Dikti kepada STIPAN karena dianggap mampu menyelenggarakan RPL khusus ilmu pemerintahan," Ujar Sumarsono dalam rapat awal tahun di Kampus STIPAN, Senin 9/1/2022.

Lebih lanjut Sumarsono mengatakan STIPAN menjadi satu satunya perguruan tinggi di wilayah Indonesia Bagian Barat yang mendapatkan ijin RPL ilmu pemerintahan. "Dengan adanya ijin RPL ini akan terbuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan berbagai asosiasi untuk menyelenggarakan pembelajaran dan pendidikan bagi kepala desa, lurah dan perangkatnya serta jajaran birokrasi di seluruh Indonesia," ujar Mantan Dirjen Otonomi Daerah ini.

Menurut sumarsono saat ini banyak sekali aparat pemerintahan baik di tingkat desa maupun birokrasi daerah sudah bekerja puluhan tahun namun tidak memiliki gelar pendidikan. Oleh karena itu melalui program ini pengalaman selama bekerja dapat direcognisi dan diakui dalam SKS mata kuliah sehingga aparat pemerintahan dapat memperoleh kompetensi ilmu pemerintahan melalui pendidikan formal. “Salah satu keuntungan mengikuti program RPL ini karena masa studi S1 tidak lagi menjadi 4 tahun namun dengan adanya pengakuan pengalaman, pelatihan dan sertifikat yang dimiliki, maka pembelajaran bisa ditempuh hanya dengan waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Sumarsono, STIPAN tengah mempersiapkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan RPL tersebut. "Saat ini tim RPL STIPAN tengah mematangkan mekanisme, prosedur termasuk kurikulum RPL ilmu pemerintahan," lanjutnya.

Sumarsono mengatakan dalam rangka memenuhi amanat UU Sistem Pendidikan Nasional tentang membelajaran sepanjang hayat, program RPL diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan sampai ke pedidikan tinggi. SC-02*