Jakarta, STIPANnews - Anggapan bahwa masyarakat Papua hidup dalam kemiskinan tidak sepenuhnya benar. Aktivis dari Kemitraan Yasir Sani dalam sebuah perbincangan di STIPAN Channel, beberapa waktu lalu mengatakan adanya persepsi yang salah kaprah karena menerapkan indikator kemiskinan yang tidak dimiliki oleh warga Papua.

"Sebagai contoh, dalam konteks PKK disebutkan ciri rumah sehat adalah rumah dengan bangunan tembok dengan lantai dari semen dan memiliki jendela sebagai sirkulasi udara, sementara di Papua terutama di pedalaman, syarat tersebut tidak bisa diterapkan. jadi tidak bisa disamakan," ujarnya.

Untuk mengategorikan sebagai rumah sehat, lanjut Yasir, cukup dengan memodifikasi rumah asli masyarakat Papua agar memiliki sirkulasi udara yang cukup tanpa harus menggunakan semen untuk tembok dan lantainya. "Apalagi penggunaan semen dan beton akan memakan biaya mahal dari sisi pengiriman dari pusat kota ke pedalaman," tambahnya.

Yasir Sani, penggiat lingkungan dan pemikir perdesaan di Lembaga Kemitraan Indonesia ini mengatakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Papua bukan diukur berdasar dari yang dilihat di luar Papua tapi harus dilihat dari apa yang dimiliki di Papua, misalnya makanan yang terbiasa mereka makan yaitu sagu dan umbi-umbian.

Indikator yang menyebutkan bahwa tidak makan beras dianggap dalam ketogori miskin menjadi masalah tersendiri di Papua karena banyak orang makmur disana justru mengkonsumsi umbi-umbian, keladi dan sagu sebagai makanan utamanya. "Jadi instrumen kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi di Papua terkait kemiskinan. Banyak masyarakat yang memiliki ternak dalam jumlah banyak, menggarap lahan yang luas namun tidak dianggap sebagai ukuran kesejateraan," tambahnya.

Foto: Honai, rumah adat masyarakat Papua (foto: adira.co.id)

Menurutnya, proses modernisasi yang saat ini terjadi Papua menjadi kritik bagi kita semua untuk mengembalikan kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan di Papua. "Kemampuan pemerintah untuk mendalami kebutuhan yang diinginkan rakyat Papua menjadi sangat penting, jangan sampai bias. Kita berfikir bahwa orang papua harus seperti ini sementara mereka tidak seperti itu. Mereka enjoy dengan kondisi mereka," sambungnya.

Saat ini, lanjutnya, ada dua pendekatan dalam pembangunan di Papua yaitu disatu sisi melindungi mereka agar seperti habitat aslinya dan di sisi lain berusaha memodernisasi untuk menjadi seperti kemauan pemerintah. Pendekatan tersebut seharusnya disesuaikan dengan kondisi di Papua, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.

"Di Papua, orang sakit tidak harus ke dokter atau ke rumah sakit. Seseorang yang sakit sebelum ada infrastruktur rumah sakit dan dokter, mereka menggunakan sumber alam yang ada disana sebagai pengobatan. ini harus diakui. Jangan dipaksa menggunakan pengobatan medis. Pelan-pelan samabil diberikan penyadaran tentang perlunya ke dokter dan rumah sakit. Harus berproses secara pelan namun hasilnya bagus daripada memaksa warga Papua mengikuti apa yang diinginkan oleh orang di luar Papua," bebernya.

Ia yakin pemerintah memahami benar kondisi tersebut, namun sayangnya dalam menurunkan kebijakan terkait Papua masih sangat bersifat sektoral. Sebagai contoh, lahirnya UU Otonomi khusus yang berbicara tentang kekhususan Papua berbeturan dengan undang-undang sekor lain dan membuat UU Otsus tidak diperhatikan karena sektor lain merasa lebih berwenang.

"Harusnya UU sektoral seperti tentang desa atau kampung memahami tentang kondisi kampung atau desa tersebut, jangan sampai UU sektoral diterapkan di sana nampun dalam pelaksanaannya asimetris. Pemerintah mungkin menginginkan adanya kecepatan namun mengabaikan kondisi yang ada di Papua," keluhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk melakukan pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan membangun di propinsi lain karena dinamika sosial masyarakatnya, eknomomi dan bentangan wilayah serta kondisi geografisnya. Jadi, lanjutnya, pembangunan harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Papua. SC-02*